FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Realisasi dividen perusahaan daerah (perusda) milik Pemkot Makassar, dilaporkan anjlok. Bappeda Makassar mengingatkan adanya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2 triliun pada 2024.
Hingga Desember 2023, yang menyetor dividen tercatat hanya tiga perusda. Akumulasi jumlah yang disetorkan tercatat hanya Rp10 miliar.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman melaporkan, untuk PDAM nilai realisasi dividen mencapai Rp9,2 miliar, kemudian untuk Bank Perkreditan Rakyat mencapai Rp105,8 juta, dan PD Parkir mencapai Rp702,7 juta.
Menurut Helmy, kondisi anjloknya dividen ini tidak bisa terus dibiarkan, karena berpotensi menyalahi target.
"Pak Wali sudah ada target itu (dividen) Rp2 triliun. Jadi yang berhak untuk evaluasi itu adalah Pak Wali," ujar Helmy, kemarin.
Apalagi tahun ini, tiga perusda tak menyetor dividen lainnya dianggap merugi. Sebut saja; PD Terminal Makassar Metro, PD Pasar Makassar Raya, dan PD Rumah Potong Hewan (RPH).
"Memang ada beberapa perusda yang tidak melakukan penyetoran. Karena ada perusda yang merugi, dan mungkin tidak bisa menyetor sama sekali," sambungnya.
Perusda juga harus memastikan realisasi dividen melebih target tertinggi yang berhasil ditorehkan di tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, hal ini juga menjadi prestasi baru bagi BPR, karena menjadi kali pertama perusda itu menyetorkan dividen.
"Sudah ada sekitar Rp105 juta yang disetor. Karena kita kan sesuai dengan ketentuan Perda, kita beri penyertaan modal selama setahun," terang Helmy.
Selain Perusda, Bappeda juga melaporkan pemasukan dari saham di beberapa perusahaan, seperti PT Bank Sulselbar. Realisasi dividen mencapai Rp16,4 miliar.
Untuk PT KIMA Makassar dan PT GMTD, tahun ini juga dilaporkan tak menyetorkan dividen.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto telah menyampaikan niatnya untuk mengevaluasi kembali perusda pada 2024 mendatang. Ini setelah perombakan di tubuh OPD lingkup Pemkot Makassar dilakukan.
"Jadi evaluasi juga (perusda). Januari nanti kita akan evaluasi," sebut pria yang akrab disapa Danny ini.
Perusda yang tak menyetor dividen ataupun memiliki dividen yang rendah termasuk menjadi bagian dari penilaian. "Pasti semua dievaluasi, tidak ada yang tidak dievaluasi," tegas suami Indira Jusuf itu.
Danny juga telah mengatensi adanya perusda yang kerap tersandung masalah. PD Pasar misalnya, yang sempat bersoal dengan Pasar butung. Ini juga akan menjadi salah satu kriteria penilaian. (an/yuk)
