FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Makassar New Port (MNP) sudah terkoneksi tol. Kereta api Trans Sulawesi juga diharapkan terhubung.
Saat ini jalur KA Makassar - Parepare masih proses pembebasan lahan di wilayah Kota Makassar. Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel menargetkan pengerjaan kereta api (KA) untuk Makassar akan dimulai usai Pilpres 2024. Anggarannya tersedia Rp1,2 triliun.
Pengamat Transportasi dan Tata Kelola Perkotaan Nur Syam menilai proyek strategis nasional (PSN) di Makassar jangan dibiarkan molor.
Proyek ini seyogianya telah dinantikan masyarakat Sulsel. Ini bisa dilihat dari tingginya animo masyarakat pada operasional KA Maros-Barru.
Nursyam menilai target utama dari KA Sulsel ini untuk mempercepat distribusi logistik dari pelabuhan. Menurutnya, jika infrastruktur transportasi lamban direalisasikan, maka target ekonomi pun ikut molor.
"Ini sangat didambakan masyarakat, KA ini membawa manfaat sangat besar," terang Nursyam, kemarin.
Apalagi orientasi dari KA ini akan digunakan sebagai angkutan logistik dari daerah menuju pelabuhan. Yang mana selama ini diangkut menggunakan truk logistik atau kendaraan beroda lainnya.
Tentunya dengan KA ini cepat direalisasikan maka ini juga akan ikut berkontribusi pada menurunnya angka kerusakan jalan di Sulsel akibat dilalui oleh truk-truk Over Load Over Dimension, ataupun kendaraan pengangkut berat lainnya.
"Ini jalur dari Parepare ke Makassar bisa lebih awet karena angkutan barang sudah bisa lewat kereta," jelasnya.
Nursyam menilai pihak yang akan dirugikan dengan molornya proyek ini tak lain masyarakat sendiri. Apalagi dengan masuknya tahun politik 2024, proyek ini pun berpotensi ikut terdampak.
Bahkan dalam skema terburuk PSN ini bisa saja tak lagi berlanjut sebab tak ada jaminan presiden berikutnya mau mengerjakan proyek ini.
"Inikan program nasional, hanya saja apakah ini akan berlanjut secara continue, atau tidak wallahu a'lam karena dengan adanya pemimpin baru pasti ada agenda tersendiri," terang Nursyam.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman, sebelumnya mengaku pemerintah kota tetap dengan pendiriannya, yakni rel elevated.
Namun kemungkinan ada win-win solution terhadap KA Makassar, maka skema half elevated harus didorong. "Jadi at grade dulu, ketika masuk ke kota dia layang," jelas Helmy.
Sementara Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel menargetkan pengerjaan kereta api (KA) untuk Makassar akan dimulai usai Pilpres 2024. BPKA sendiri masih konsen dalam penyelesaian lahan di dalam Kota Makassar. Sehingga pembangunan fisiknya belum bisa dimulai hingga 2023 berakhir.
Kepala Tata Usaha BPKA Sulsel Hasbudi Samad, mengatakan saat ini masih dalam proses identifikasi dan inventarisasi lahan. Dia menargetkan proses ini rampung paling lambat Februari 2024. Sementara kontruksi rel ditargetkan usai pemilihan presiden (pilpres).
Soal anggaran pembebasan ini, Hasbudi memastikan tetap tersedia. Sebagaimana diketahui anggaran pembebasan lahan untuk segmen E Makassar berjumlah Rp1,2 triliun telah tersedia di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
"Anggaran ini tak terikat sehingga bisa digunakan pada 2024 layaknya APBD ataupun APBN," tuturnya.
Sementara tol akses Makassar New Port (MNP) mulai beroperasi sejak Selasa, 2 Januari. Keberadaan tol ini diharapkan mempercepat distribusi logistik. Harapannya, kehadiran tol dan MNP dapat membawa manfaat besar untuk pertumbuhan perekonomian Sulsel.
Direktur Utama Makassar Metro Network (MMN) Ismail Malliungan, mengungkapkan pengoperasian tol sepanjang 3,2 km diharapkan mampu mengurai kemacetan di sejumlah titik yang kerap terjadi.
Sebab, selama ini memang banyak truk angkutan logistik yang parkir di pinggir jalan untuk proses bongkar muat.
”Pengguna tol dari arah pelabuhan lama dan Bandara Sultan Hasanuddin serta KIMA menuju arah pelabuhan baru MNP, dapat langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Tol MNP ini dibangun dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta menyediakan ruang bebas (clear zone), sebab terkoneksi dengan pelabuhan. (*)
