FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengirim surat ke Kementerian Perhubungan terkait ketidakmampuan pemerintah daerah untuk membiayai operasional Teman Bus Trans Mamminasata.
Dalam keterangan tertulisnya di Makassar, Jumat, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Andi Erwin Terwo, menyatakan bahwa Pemprov Sulsel telah mengirim surat kepada Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat melalui surat Nomor: 024/16047/DISHUB tanggal 21 Desember 2023, terkait kelanjutan Layanan Angkutan Umum Perkotaan Trans Mamminasata.
Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2024, Pemprov Sulsel belum memiliki kesiapan anggaran untuk mengambil alih pengelolaan pelayanan Teman Bus Trans Mamminasata.
"Karenanya, surat dari Dirjen akan dijawab dengan penyampaian ketidakmampuan Pemprov dan mohon dilanjutkan sampai tahun 2025," ungkap Andi Erwin.
APBD Provinsi Sulsel Tahun 2024 yang ditetapkan pada 6 November 2023, belum mencakup alokasi anggaran subsidi angkutan umum perkotaan.
Menurut Andi Erwin, setelah dievaluasi secara bisnis, Teman Bus Trans Mamminasata tidak menguntungkan dengan subsidi Rp80 miliar, sedangkan pendapatan hanya Rp3,6 miliar.
"Jika cocok dikelola oleh Pemerintah Pusat biarkan pusat yang mengelola," katanya.
Akibatnya, Pemprov Sulsel harus menghentikan operasional dua koridor, yaitu Koridor 3 dan 4 Teman Bus Trans Mamminasata. Pemprov Sulsel telah mengirim surat ke Kementrian Perhubungan, ditujukan kepada Dirjen Perhubungan Darat, terkait penghentian operasional ini.
Koridor 3 dan 4 Teman Bus Trans Mamminasata dihentikan karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat pada tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan Buy The Service untuk 10 kota penerima subsidi, termasuk Kota Makassar.
Andi Erwin menjelaskan bahwa saat informasi penghentian operasional Teman Bus Trans Mamminasata Koridor 3 dan 4 diterima, APBD 2024 sudah diketok palu pada 6 November 2023, dan tidak ada subsidi transportasi darat.
Pemprov Sulsel akan meninjau kembali koridor Trans Mamminasata yang sedang berjalan, dan penganggaran subsidi angkutan massal akan dimasukkan dalam RPJMD 2025-2029 pada Program Penyelenggaraan LLAJ Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui batas satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
Dalam surat tersebut, juga diungkapkan bahwa program prioritas Penjabat Gubernur Sulsel Tahun 2024 antara lain penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, Pengentasan Kemiskinan Ekstrim, Penurunan Stunting, dan prioritas lainnya yang mendesak.
Oleh karena itu, diharapkan agar Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tetap mengalokasikan anggaran dalam APBN 2024 sesuai target dalam RPJMN 2020-2024, di mana Makassar menjadi salah satu dari enam kota Metropolitan dalam Major Project Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan.
Sebagai informasi tambahan, Dirjen Perhubungan Darat melalui surat dengan Nomor: AJ. 005/3/8/DJPD/2023, 19 Desember 2023, mengenai Pengambilalihan Koridor Layanan BTS Trans Mamminasata Tahun Anggaran 2023, menyampaikan bahwa Kemenhub hanya mengalokasikan anggaran subsidi angkutan perkotaan BTS di 2 koridor, yaitu Koridor 1 dan 2. Pemda diharapkan dapat mempersiapkan layanan pengganti dan tetap melaksanakan strategi push and pull. (ant)
