FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan RI di bawah pemerintahan Presiden Jokowi menjadi salah satu kementerian yang menjadi korban serangan hacker.
Pernyataan ini disampaikan Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta (7/1/2024) malam.
Anies menyoroti berbagai masalah keamanan nasional, termasuk pencurian ikan dan pasir, sebagai tanda kebobolan dalam kebijakan pemerintahan.
"Ironisnya Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker," kata Anies dalam debat tersebut.
Penelusuran fajar.co.id, situs resmi Kementerian Pertahanan (kemhan.go.id) pernah diduga menjadi korban peretasan oleh hacker yang mengklaim nama "Two2".
Hacker ini disebut menjual akun untuk mengakses dashboard situs tersebut, dengan klaim mencuri data sebesar 1,64TB serta beberapa dokumen dan surat rahasia.
Meskipun "Two2" belum menyebutkan harga, peneliti keamanan siber, Pratama Persadha, memberikan peringatan terkait potensi dokumen yang mungkin dicuri dalam serangan siber tersebut.
Tangkapan layar dari dashboard dan sebagian dokumen dari situs kemhan.go.id diunggah oleh pelaku di dark web, menimbulkan keprihatinan akan keamanan data pribadi dan kebijakan keamanan nasional.
Dalam sesi debat yang calon presiden, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto saat membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, terlihat panas sejak awal hingga akhir.
Meskipun ada Ganjar Pranowo, kedua kandidat terlibat adu argumen tajam, dengan Anies menyentuh sejumlah isu sensitif seperti kepemilikan tanah dan pengadaan alutsista.
Salah satu momen menegangkan adalah ketika Anies menyinggung kepemilikan tanah Prabowo yang mencapai 340 ribu hektar, sementara banyak prajurit TNI tak memiliki rumah.
Anies juga membahas kontroversi seputar pengadaan alutsista dan program food estate yang dinilai menguntungkan pihak tertentu.
Prabowo tak tinggal diam dan memberikan respons tajam, menyindir Anies sebagai sosok yang tidak beretika karena mengeluarkan data menghasut yang dianggap dapat membahayakan negara.
(Muhsin/fajar)
