Mulanya, pada 2022 PPATK baru menerima 6.064 nama. Namun, pada 2023 laporan transaksi itu naik menjadi 39.409 laporan.
Dari hasil analisis PPATK itu, Ivan mengatakan lembaganya mencatat beberapa modus yang digunakan dalam transaksi. Di antaranya, penerimaan setoran dalam jumlah signifikan oleh nominee. Atau orang yang menerima manfaat. Kedua, menerima sumber dana dari luar negeri kepada rekening anggota parpol dan calon legislatif.
"Ada pula yang memanfaatkan rekening lain di luar rekening khusus dana kampanye (RKDK,Red)," jelasnya.
Modus lainnya adalah penugakan valuta asing ke money changer sebagai sumber pendanaan kampanye 2024.
Ada pula penyaluran dana hibah yang bersumber dari APBD ke rekening unit usaha fiktif. Yang diduga dikenalikan oleh anggota parpol.
Penyalahgunakan dana kredit yang mengalir ke simpatisan diduga untuk kepentingan parpol tertentu juga tercatat. Untuk perkara ini, PPATK telah melaporkan ke pihak berwenang sebagai bahan tindak lanjut. (jp-elo/dir)
