FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemberhentian penyaluran bantuan sosial (bansos) belakangan ini ramai jadi perbincangan, mengingat peristiwa Pilpres tersisa tujuh hari.
Wacana ini awalnya datang dari Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi.
Dia mengungkapkan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras. Mengingat, saat ini akan memasuki masa tenang hingga pencoblosan pemilu pada 11-14 Februari 2024.
Menurut Arief, keputusan ini diambil untuk memastikan tidak adanya intervensi atau penyalahgunaan bantuan pangan beras selama periode penting tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief menyebut, wacana pemberhentian bagi-bagi sembako itu mesti mendapatkan dukungan.
"Kalau pemerintah mengambil sikap menghentikan sementara seluruh program bantuan sosial antara tanggal 11 sd 14 Februri, perlu kita suarakan dan dukung," ujar Andi Arief dalam keterangannya di Aplikasi X @Andiarief__ (7/2/2024).
Wacana itu, dijelaskan Andi Arief, harus diberikan dukungan sebagaimana mendukung Presiden Jokowi untuk tidak berkampanye langsung.
"Sebagaimana juga kita mendukung Pak Jokowi tidak berkampanye langsung Pilpres. Hak bisa tidak digunakan," tandasnya.
Seperti diketahui, beberapa tokoh masyarakat dan pemimpin Partai Politik mulai mengeluarkan suara terkait dukungan agar Presiden Jokowi tidak melakukan kampanye langsung dalam Pemilu mendatang.
Dukungan ini muncul dalam konteks menjaga netralitas institusi presiden dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi politik.