Mulai dari ungkapan "akan cawe-cawe dalam pemilu", hingga pernyataan "presiden boleh kampanye".
"Sejumlah indikasi kecurangan dalam rangkaian pelaksanaan pemilu, terlihat dari upaya politisasi bantuan sosial (bansos) yang dikesankan seolah berasal dari kontestan/paslon tertentu," katanya.
"Respons yang tidak proporsional dari pihak istana menjadi pemicu eskalasi gelobang seruan tersebut. Ini harus dihentikan, sebab berpeluang menimbulkan tsunami politik.
Sangat naif jika himbauan moril para akademisi dituding bermuatan politis," tegasnya.
Prof Tasrief menyampaikan bahwa absurditas (keanehan) respons istana yang disuarakan oleh beberapa pembantu presiden, jika tetap berlanjut, patut dicurigai memiliki agenda terselubung.
"Kemungkinan itu atas inisiatif yang bersangkutan, bukan perintah atasan. Presiden wajib mengingatkan para pembantunya yang tipikalnya seperti ini," tegasnya.
Respons positif dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin patut diapresiasi. Ma'ruf Amin menekankan bahwa petisi kalangan civitas akademik patut mendapat perhatian dari pemerintah.
"Beliau secara implisit menekankan perlunya perhatian lebih positif pemerintah. Peringatan Wakil Presiden yang notabene adalah seorang ulama sekaligus profesor seharusnya menjadi pegangan bagi pembantu presiden lainnya," pungkas Prof Tasrief. (*)
