FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Film Dirty Vote telah rilis hari ini, Minggu, (11/2/2024). Film dokumenter ini dibintangi tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini.
Mereka adalah Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti, dan mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari.
Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.
Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo.
Film Dirty Vote dengan terang benderang mengungkap bagaimana kecurangan pemilu 2024 sudah didesain sejak lama.
Zainal Arifin Mochtar sebagai pembuka dalam film menyampaikan agar film ini dijadikan sebagai landasan untuk melakukan penghukuman.
“Film ini adalah monumen, tagihan, yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar dalam melahirkan orang yang bernama Jokowi,” tutur Zainal Arifin.
Bivitri Susanti mengaku ingin terlibat dalam film itu karena memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga menurutnya pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja.
