FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Heboh film dokumenter Dirty Vote yang dibintangi tiga ahli hukum tata negara. Mereka adalah Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti, dan mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari
Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fadli Zon menyentil toga aktor di balik film itu.
“Aktor dalam film di masa tenang rupanya Timnya Pak @mohmahfudmd ? Sebuah kebetulan yang presisi 😀,” tulis Fadli Zon dalam akun X, Senin, (12/2/2024).
Dia mengungkit soal Mahfud MD yang baru saja mundur dari jabatan Menko Polhukam itu sempat membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum yang melibatkan ketiga tokoh ahli tata negara itu.
”Mahfud MD Bentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum, Libatkan Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar - Nasional Tempo.co,” tambahnya.
Tak sedikit warganet yang mengomentari unggahan itu.
“Tim Percepatan Reformasi Hukum dibentuk atas perintah Presiden Joko Widodo (anaknya sedang jadi Cawapres Prabowo) kepada Menkopolhukam, Prof. @mohmahfudmd. Hasil brief tim Bapak kurang dalam mencari bahan. Countervideo-nya pun seragam seperti tweet Bapak (apakah arahan?),” balas @Stak***
“Jangn liat siapanya, liat kontennya, bener atau tidak,” tambah @asf***
“Nggak apa-apa pak demokrasi, biarkan mereka bersuara selama data dan fakta yang disajikan benar, apa salahnya, kecuali data dan faktanya hoax, tindak lanjuti,” imbuh @tn***.
Diketahui, pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum itu sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum yang ditandatangani oleh Mahfud Md pada 23 Mei 2023.
Sementara itu, dalam film Dirty Vote menerangkan berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Penjelasan ketiga ahli hukum ini berpijak atas sejumlah fakta dan data. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.
Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo.
Film Dirty Vote berusaha mengungkap bagaimana kecurangan pemilu 2024 sudah didesain sejak lama. (selfi/fajar)
