FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Film dokumenter "Dirty Vote" belakangan menjadi perbincangan paling hangat di kalangan masyarakat Indonesia.
Film ini menuai sorotan dari berbagai pihak, baik yang pro pemerintah maupun yang kritis terhadap sistem politik yang ada.
Pihak yang mendukung pemerintah dan pasangan Prabowo-Gibran menyoroti bahwa konten yang disajikan dalam film tersebut terkesan memiliki maksud tertentu dan cenderung menjatuhkan pihak mereka.
Mereka menilai bahwa film tersebut tidak berimbang dan hanya menciptakan opini negatif terhadap pihak yang tidak diinginkan.
Di sisi lain, ada pula pihak yang menyambut baik keberadaan film "Dirty Vote".
Mereka berpendapat bahwa film ini merupakan ramuan yang bisa menyadarkan publik akan ketimpangan yang terjadi dalam proses demokrasi saat ini.
Film ini dianggap mampu membuka mata masyarakat terhadap potensi manipulasi dan kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.
Seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Ukhuwah dan Dakwah Muhammad Cholil Nafis, dia menyebut, film tersebut merupakan white campaign.
"Film ini White Campaign, karena memaparkan fakta dan data yang edukatif," ujar Cholil dalam keterangannya di aplikasi X @cholilnafis (13/2/2024).
Menurut Cholil, film tersebut sangat bagus untuk tetap menjaga kesehatan demokrasi dan kesatuan bangsa Indonesia.
"Bagus demi menjaga demokrasi dan kesatuan bangsa," ucapnya.
Dengan diluncurkannya fim dokumenter itu, kata Cholil, akan menjadi perhatian bagi penyelenggara Pemilu agar tetap mengedepankan nilai kejujuran dan keadilan.
"Menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu agar teguh untuk pemilu jujur dan adil," tukasnya.
Cholil bilang, pada peristiwa Pemilu, rakyat wajib menentukan pilihan dan terlibat dalam pengawasan agar tidak ada kecurangan yang terjadi.
"Rakyat wajib memilih dan perlu terlibat dalam pengawasan," tandasnya.
(Muhsin/fajar)
