FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Tayang pada 11 Februari lalu, film dokumenter Dirty Vote karya Dandhy Laksono betul-betul menarik perhatian publik.
Film berdurasi 117 menit ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang mengungkap apa yang mereka sebut sebagai kecurangan dalam proses Pilpres 2024
Menyikapi hal tersebut, Said Didu mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga demokrasi.
"Ternyata terlalu parah kerusakan bangsa yang dibuat oleh rezim Jokowi. Mari selamatkan bangsa," kata Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (13/1/2024).
Sebelumnya, Jusuf Kalla dalam keterangannya menyebut bahwa film tersebut hanya mengungkap 25 persen dari total kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu).
“Masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25 persen," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).
Baginya, film berdurasi satu jam 57 menit itu masih belum menampilkan secara keseluruhan kecurangan. Ia mencontohkan kejadian di daerah-daerah.
Misalnya Bantuan Sosial (Bansos). Program bantuan yang berasal dari pemerintah itu, katanya dipolitisasi.
“Karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang," ujar JK.
Jurnalis Dandhy Laksono, yang mengampuh film itu, dinilainya masih sopan dalam membeberkan fakta yang ada.
(Muhsin/fajar)
