“Justru itu pertanyaan saya juga. Tidak masuk kepada izin produksi. Saya sampai sakit mikiri begituan. Jadi, PR kita masih banyak. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat yang sebetulnya bukan ahli dari dokter sampah, tapi masih dari tukang obat, dokter palsu, yang seolah-olah obatnya lebih manis padahal pahit. Itu yang terjadi sekarang ini saya lihat. Kebijakan yang bukan dari ahli sampah,” tuturnya.
Guntur Sitorus, Ketua Umum InSWA menambahkan bicara mengenai pengelolaan sampah itu berarti bicara Undang-Undang, di mana pengelolaan sampah itu kegiatan yang sistematis berkesinambungan dan memerlukan pengurangan dan penanganan. “Jadi, ada pengurangan di situ. Kalau mengacu pada pengurangan itu, harusnya sampah jangan dibikin banyak-banyak, kalau bisa jangan ada sampah. Kan intinya begitu,” ucapnya.
Sementara, katanya, produksi model galon sekali pakai, itu akan menimbulkan sampah yang lebih banyak. “Justru harusnya pemerintah konsisten saja terhadap Undang-Undang mengenai mengurangan dan penanganan. Di situ kan filosofinya,” tukasnya.
Jadi, lanjutnya, jangan ada industri yang kisruh seolah-olah produksi sampahnya bisa didaur ulang seperti galon sekali pakai. “Mereka kan hanya mengejar sirkular ekonomi. Itu nggak bener. Kenapa? Karena sirkular ekonomi itu kan sebenarnya satu cara untuk pemulihan material, tapi bukan berarti tujuannya itu. Jangan sampai untuk menghasilkan sirkular ekonomi yang banyak, hasilnya kita harus memproduksi sampah sekali pakai yang banyak,” ungkapnya.
Makanya, menurutnya, di istilah sampah itu bukan produksi sampahnya tetapi timbulan sampah. Katanya, kalau sampah produksi itu sesuatu yang disengaja sama seperti memproduksi susu dan sepatu. “Tapi, kalau disebut timbulan sampah, dimana sampah itu timbul dari efek samping kegiatan yang tidak disengaja untuk menimbulkan sampah. Selama filosofi itu digunakan, semestinya galon sekali pakai itu harus dicegah,” tandasnya.
