Langkah lainnya, pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Percepatan Pembangunan Destinasi Prioritas Mandalika ini juga mengusulkan mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi penerbangan dalam negeri dari 11% menjadi 2%.
"Bisa juga mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan harga tiket pesawat sampai 60% di waktu tertentu. Serta menjadikan bandara di destinasi wisata super prioritas sebagai airport hub dengan beragam insentif yang diberikan kepada maskapai," tuturnya.
Lalu bagaimana dengan peran Pemerintah Dalam Negeri? menurut Taufan, untuk mendorong keberpihakan Pemda, bisa melalui memberikan bonus anggaran kepada pemerintah daerah yang serius mengembangkan pariwisata.
"Selain itu dengan membantu program-program promosi pariwisata di daerah, baik dalam dan luar negeri, dengan berkolaborasi dengan Indonesia Tourism Agency," ujarnya.
Kebijakan lainnya, yakni menambah jumlah sekolah pariwisata di daerah destinasi wisata terpencil, mengadakan Dana Abadi Kebudayaan, memberikan kemudahan perizinan bagi investasi pariwisata, dan kemudahan akses permodalan usaha pariwisata.
"Tak lupa, harus ada upaya memberantas mafia pariwisata, membentuk badan pengawas destinasi wisata, dan pengembangan pariwisata halal.
Terakhir, butuh peningkatan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif dan meningkatkan teknologi untuk Big Data Pariwisata.
"Contohnya program bandara menggunakan teknologi sensor biometrik untuk mewujudkan traveling tanpa paspor, membangun sistem data realtime kunjungan wisata, dan membangun Indonesia Tourism Command Center (Pusat Komando Pariwisata Indonesia)," pungkasnya. (Pram/fajar)
