AHY Lanjutkan Kebijakan Gebuk Mafia Tanah

  • Bagikan
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (21/2/2024). ANTARA/Aji Cakti

"Lalu bukan hanya keadilan yang disampaikan oleh Pak Hadi semalam, walaupun itu penting sekali. tanpa keadilan rakyat tidak mungkin sejahtera, tapi kita juga ingin Kementerian ATR/BPN sesuai dengan semangat dan motonya melayani, profesional, dan terpercaya juga bisa menjadi bagian yang fundamental untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata AHY.

Pertumbuhan ekonomi, lanjut Agus Harimurti Yudhoyono, selain pendorongnya net dari ekspor dan impor, tapi juga sangat ditentukan oleh seberapa besar belanja pemerintah, konsumsi dan investasi.

"Bicara investasi, investor tentu membutuhkan kepastian hukum jadi di sinilah mudah-mudahan kita memberikan rasa nyaman dan nyaman bagi investor baik domestik maupun luar negeri agar bisa tumbuh, membangun ekonomi Indonesia, membuka lapangan pekerjaan sekaligus mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Dengan demikian, tentu setelah itu adalah kesejahteraan," kata Agus Harimurti Yudhoyono, dikutip dari ANTARA.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional periode 15 Juni 2022 - 21 Februari 2024 Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pemberantasan mafia tanah merupakan fokus utama Kementerian ATR/BPN.

"Soal mafia tanah saya sampaikan bahwa itu merupakan fokus yang utama, tetap gebuk mafia tanah tidak usah takut tapi untuk mereduksi praktek-praktek mafia tanah di antaranya melalui program sertifikasi," kata Hadi.

Dia mengatakan bahwa program pendaftaran tanah justru menjadi kunci untuk menggebuk mafia tanah. (*)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan