Dia menuturkan bahwa audit sampah yang didasarkan dari penjaringan yang dilakukan di bagian hilir sungai juga tidak selalu konsisten. Apalagi, lanjutnya, sampah-sampah plastik yang mereka tracking itu dihitung berdasarkan rata-rata dari panjangnya sungai. “Berarti, kalau ditemukan 2.000 pieces sampah plastik tertentu, kemudian sungai ini panjangnya misalnya 10 kilometer dan dirata-ratakan per kilometernya kan 200 pieces sampah. Nah, terus mereka berasumsi bahwa setiap ada sungai, per kilometernya pasti ada sampah tersebut sebanyak 200 pieces. Ini kan nggak fair,” tandasnya.
Dia pun melihat audit-audit sampah seperti ini seringkali digunakan para produsen polutan tertentu sebagai greenwashing. “Ini tidak adil bagi para peodusen yang memang benar-benar mengelola sampah mereka dengan baik,” tukasnya.
Jadi, menurutnya, yang terpenting itu adalah edukasi mengenai pengelolaan sampah ke masyarakat. Hal itu penting setiap saat dilakukan ke masyarakat supaya mereka mau mengelola sampah yang mereka gunakan.
Dia menjelaskan sampah itu harus dikelola dan bukan hanya ditangani. Yang namanya sampah dikelola itu adalah penanganan dan pengolahan. Sedang penanganan itu hanya evakuasi sampah saja dari sumber timbulan sampah ke titik pengolahan seperti yang dilakukan pada audit sampah itu. ”Nah, kalau tidak ada sistemnya pasti hanya ditangani saja, dievakuasi, terus ditaruh di satu tempat. Kalau pengelolaan, di masyarakat dibikin sistem, di tengah dibikin sistem terus kemudian di tempat pengelolaannya dibikin sistem, jadi arahnya ke daur ulang semua,” katanya.
