FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Masyarakat Sulsel masih menunggu Kereta Api (KA) Makassar-Parepare seutuhnya tersambung. Khususnya proyek KA segmen E, Maros-Makassar.
Sampai saat ini realisasi tersebut masih dinantikan, Balai Kereta Api Sulsel pun belum bisa berbuat banyak, lantaran masih adanya kendala lahan.
Molornya KA masuk Makassar ini dinilai perlu menjadi atensi bersama. Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kepentingan berbeda.
Pengamat Tata Wilayah Perkotaan dan Transportasi UIN Alauddin, Nursyam mengatakan peluang perubahan trase bisa saja terjadi untuk memecah kebuntuan yang terjadi. Apalagi beberapa titik dalam rancangan awal ini memang akan melewati sejumlah kawasan kota baru.
Kawasan ini sesuai laporan wali kota, akan merusak tata ruang wilayah yang sudah ada peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwali). Melihat kondisi ini, bisa jadi peluang harapan rel KA dengan skema layang benar-benar bisa dikabulkan.
"KA ini pasti akan membelah dan melintasi kawasan Summarecon, itu kan kawasan kota baru, kemudian Villa Mutiara dan kawasan pergudangan," ujar Nursyam, Rabu, 21 Februari.
Apalagi laporan tim dari Wali Kota Makassar soal ancaman dampak sosial dan geografis tak bisa dikesampingkan juga. Dia mengatakan pihaknya sendiri telah diminta untuk mempelajari trase ini oleh Provinsi.
Dimana pembahasan trase yang masuk ke Makassar ini juga rencana akan segera dibahas oleh PU Provinsi dan Balai KA pada hari ini, Kamis, 22 Februari.
Ini untuk menggenjot realisasi yang selama ini masih jalan di tempat. Dirinya sendiri diundang sebagai pembicara. "Akan ada pembahasan mengenai KA ini dengan balai dengan dinas PU Provinsi," jelasnya.
"Saya lihat bahwa trase yang diinginkan Pemkot Makassar ini menyangkut mengenai hal itu, itu sangat berpotensi dilakukan sebuah perubahan," sambungnya.
Kecuali kata dia trase ini diubah dan melintasi pinggiran laut, kemungkinan skema awal dengan sistem at grade akan tetap digunakan. Kemungkinan lainnya, jika melihat pertimbangan anggaran yang ada, maka bisa saja sebagai win-win solution akan dibuat skema hybrid.
"Kawasan-kawasan yang dianggap membelah wilayah kota baru akan dibuat elevated dan sisanya dibuat atgrade," usulnya.
Sementara itu, Pakar Transportasi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Lambang Basri Said menilai pelaksana KA Makassar ini masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yang banyak. Melihat progres yang berjalan alot di Makassar semestinya kata dia, Balai KA lebih konsen ke arah utara hingga Parepare untuk diselesaikan.
Apalagi sampai saat ini Pangkep dan Parepare ini masih belum terhubung dengan baik. "Fokus ke situ, diaktifkan, dipercepat, didinamisasi. Nah teratasi kalau di situ. Kenapa tidak dilanjut di sana, karena banyak orang yang ikut pergi," jelasnya.
Libatkan Kota
Sementara itu, dia melihat alotnya persoalan KA antara Kota Makassar dan Balai ini lantaran buruknya komunikasi dan kerja sama yang dijalin.
Dirinya juga meminta untuk setiap pembangunan dan kebijakan ke depannya, Balai Kereta Api dan Provinsi harus melibatkan Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya dalam kebijakan pemerintah ada manajemen kolektif yang melibatkan semua pihak.
Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan itu jika dari sisi kelambagaan, pra rencana, rencana dan manajemen operasional bagus. Ini hanya bisa dicapai jika bekerja dengan kolektif.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Zulkifli Nanda mengaku sampai saat ini belum ada komunikasi formal yang dijalain Pemkot Makassar dengan Balai KA.
"Belum ada pembicaraan formal," imbuh Zulkifli saat dikonfirmasi, kemarin.
Sementara Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel, Hasbudi, mengaku kondisi pengerjaan untuk KA Makassar ini masih seperti laporan terakhir. Yakni masih dalam tahap identifikasi dan inventarisir lahan.
Dia mengatakan pihaknya tak bisa bergerak sebelum ini rampung. "Tanah harus selesai dulu pak, prosesnya butuh waktu," jelasnya.
Dia mengatakan kebijakan BPKAS ini memang lebih dahulu memprioritaskan Makassar sehingga pihaknya belum begitu konsen untuk menyelesaikan KA Pangkep ke Parepare. "Prioritas ke Makassar
dulu Pak," jelasnya.
Sebelumnya BPKAS memproyeksi pengerjaan fisik untuk KA ini bisa dimulai usai Pilpres, namun melihat kondisi pihaknya belum bisa memprediksi lebih lanju.
"Kita tunggu presiden yang baru, semoga sesuai harapan," jelasnya.
Sementara itu diketahui anggaran pembebasan lahan untuk segmen E Makassar berjumlah Rp1,2 triliun. Anggarannya telah tersedia di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan siap untuk digunakan dalam pembebasan lahan di Makassar. (an/dir)
