FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Presiden baru hasil Pilpres 2024 harus segera merumuskan konsep dan tindakan kebijakan luar negeri yang harus diambil dalam enam bulan pertamanya menjalankan roda pemerintahan.
Hal itu diungkapkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal. Menurutnya perumusan itu diperlukan karena dunia internasional akan kritis terhadap kebijakan luar negeri RI di bawah pemerintahan baru nantinya.
"Antara Oktober 2024 dan Mei-Juni 2025, ada KTT ASEAN, ada APEC, ada (KTT) G20 dan lain sebagainya," kata diplomat veteran kelahiran 10 September 1965 ini kepada wartawan seusai menerima penganugerahan Order of Merit dari Ukraina di Jakarta, Rabu (28/2) dikutip dari Antara.
Menurut pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini, berbagai pertemuan multilateral tersebut merupakan kesempatan bagi pemerintahan baru RI untuk menyampaikan konsep kebijakan luar negerinya.
Dino lebih lanjut berpendapat bahwa Indonesia dalam sembilan tahun terakhir ini "tidak bergeopolitik" kendati aspek globalisasi dan ekonominya kuat.
Di tengah dinamika global saat ini dan mendatang, Dino berpendapat bahwa Pemerintah RI hasil Pemilu 2024 dituntut mahir dalam bernavigasi di antara kekuatan-kekuatan besar dunia.
"Yang penting kita harus punya strategi dari awal. Kalau tidak terlindas (oleh negara lain). Kita jadi reaktif aja kerjanya nanti," kata Dino.(*)
