Kalau kemudian wacana tersebut batal atau tidak ada hak angket, kata Arif, besar kemungkinan hak angket hanya digunakan sebagai alat bargaining politik oleh elite.
"Kalau batal, hanya bargaining politik saja, gertak politik untuk negosiasi politik," ucapnya.
Selain itu, dia menilai wacana hak angket sebatas memengaruhi opini publik agar masyarakat dipaksakan mempercayai adanya aksi kecurangan di Pemilu 2024.
Namun, dia meyakini jika usulan hak angket tersebut tidak akan memengaruhi kepercayaan masyarakat.
Sebaliknya, kepercayaan publik kepada partai yang mengusulkan hak angket ini akan tergerus jika usulan hak angket ini gagal dilakukan. "Jika memang batal, tentu menurunkan kepercayaan pemilih partai-partai yang mengusung hak angket itu," ujar dia. (*)
