FAJAR.CO.ID, JAKARTA — sistem informasi rekapitulasi (sirekap) pemilihan umum bermasalah dan disebut menyebar hoaks.
Hal itu diungkapkan oleh Kritikus Nicho Silalahi melalui akun X pribadinya, Minggu, (10/3/2024).
Bahkan dia menantang Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap para Komisioner KPU.
“Dengan kacaunya sirekap maka sama artinya bahwa sirekap telah menyebarkan hoaks yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, jadi kapan kalian tangkap para Komisioner KPU ini pak @ListyoSigitP?,” tutur Nicho.
Menurutnya, Sirekap seharusnya menjadi acuan dalam perhitungan suara karena menelan Banyan anggaran. Termasuk dalam pengadaannya.
Dia lalu menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pertanggungjawaban Sirekap.
“Jika si rekap tidak menjadi salah satu acuan dalam perhitungan suara, lalu Uang Negara yang telah di keluarkan untuk pengadaan si rekap itu siapa yang bertanggung jawab @jokowi?,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengungkap soal para lulusan IPDN yang banyak mengisi pos-pos strategis di KPU.
Pegiat media sosial ini menyebut lembaga KPU seharusnya diisi oleh orang-orang eksternal pemerintah.
“Aku dapat Informasi kalau 2 tahun terakhir ini para lulusan IPDN banyak mengisi pos-pos strategis di KPU(D), Bukankah KPU itu seharusnya lembaga yang netral dan di isi oleh orang-orang diluar dari pemerintahan yang idealis?,” tandasnya.
Sebelumnya, diagram pada aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum mendadak hilang dan tak lagi dapat diakses oleh publik.
Namun, Komisioner KPU, Idham Holik menyebut tidak tampilnya diagram itu merupakan kebijakan baru KPU. (selfi/fajar)
