FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jadi satu-satunya partai yang menolak Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Terlebih di salah satu pasanya disebutnya Gubernur DKJ akan ditunjuk oleh presiden bukan dipilih rakyat.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan dampak negatif usulan penunjukkan Gubernur DKJ oleh presiden.
"Kondisi Pj sekarang yang membuat banyak warga resah jadi contoh bahayanya gubernur (Jakarta) diangkat Presiden," kata Mardani dikutip dari RMOL, Rabu (13/3).
Menurutnya pemilihan kepala daerah harus dilakukan melalui Pilkada. Bukan asal tunjuk oleh presiden.
"Gubernur dipilih melalui pilkada. Jangan keburu hak warga Jakarta," tambahnya.
Menurutnya, kepala daerah setingkat gubernur harus dipilih oleh rakyat langsung sebagaimana amanah konstitusi.
"Pilkada membuat Gubernur dekat dengan rakyatnya," pungkasnya.(*)
