FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai seorang pegiat media sosial yang juga berprofesi sebagai dokter, Eva Sri Diana, mengutarakan keprihatinannya terkait dampak UU Kesehatan Omnibuslaw yang baru disahkan.
Menurutnya, UU tersebut membuat tenaga kesehatan (nakes) menjadi enggan untuk mengkritik kebijakan pemerintah karena kekuasaan penuh berada di bawah Kementerian Kesehatan yang mewakili pemerintah.
Eva menegaskan bahwa dengan adanya UU Kesehatan Omnibuslaw, tidak ada lagi ruang bagi organisasi profesi untuk bernegosiasi.
"Tidak ada bergaining Organisasi profesi lagi, semua kekuasan full dibawah kemenkes yang mewakili pemerintah," ujar Eva dalam keterangannya di aplikasi X @DrEvaChaniago (13/3/2024).
Semua kekuasaan kesehatan kini sepenuhnya di bawah kendali Kementerian Kesehatan yang merupakan representasi dari pemerintah.
Hal ini membuat nakes harus berpikir dua kali sebelum menyampaikan kritik atau masukan terhadap kebijakan yang ada.
"Ada batas dimana kelak saya masih bisa bertahan dengan cara berjuang seperti ini, mungkin kedepan harus berjuang dengan cara lain. Demikian juga teman-teman aktivis lainnya," ucapnya.
Eva mengungkapkan kekhawatirannya jika presiden terpilih kedepannya memutuskan untuk melanjutkan pemerintahan yang ada, maka nakes akan semakin terdiam karena UU Kesehatan Omnibuslaw akan diterapkan dengan lebih ketat.
"Jika kedepan yang menjadi presiden terpilih adalah yang melanjutkan pemerintahan ini, maka nakes akan semakin bungkam karena UU kesehatan ini tentunya akan mulai total dilaksanakan," cetusnya.
