Kemudian pada September 2022, Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum masa bakti 2020-2025. Pencopotan itu karena pernyataan Suharso soal amplop kiai yang memicu kontroversi.
Pada acara pembekalan antikorupsi di KPK pertengahan Agustus 2022, Suharso menyebut bahwa amplop kiai merupakan awal dari tindak pidana korupsi.
Setelah itu, Muhammad Mardiono ditunjuk jadi Plt Ketua Umum PPP sampai sekarang. Namun kepemimpinan Mardiono tak berhasil membuat konflik internal selesai, malah makin parah. Imbasnya, Pemilu 2024, PPP tak berhasil lolos ke Senayan.
Pakar politik Unhas Prof Muhammad menilai kegagalan PPP lolos parlemeantary treshold (PT) karena PPP terlalu lama "merawat" konflik internal. Konflik internal itulah yang terbaca dan tercium publik.
"Sehingga sebagian orang enteng mengatakan, bagaimana PPP ini bisa kita harapkan wakili aspirasi rakyat kalau di internal saja tidak solid," katanya.
Bahkan, ketua PPP hingga sampai sekarang masih dijabat Pelaksana tugas (Plt). Padahal sudah sejak 2022. Saat itu Muhammad Mardiono ditunjuk Plt usai Majelis Pertimbangan Partai memutuskan memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum.
Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) itu juga menilai bahwa PPP dalam pemilu 2024 ini seperti mesin partai tidak bekerja optimal. Personal caleg bekerja mencari dukungan masyarakat, akan tetapi, tidak didukung partai.
"Jadi berjuangnya lebih banyak personal. Giatnya dia, calegnya lebih banyak mencari dukungan dan tidak mendapat dukungan parpol," ujar Muhammad.
