FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bersedia bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, setelah diumumkannya keputusan Mahkamah Konstitusi.
Hal ini disampaikan Hasto sebagai respons terhadap pertanyaan dari awak media mengenai kemungkinan pertemuan antara Megawati dan Prabowo setelah gejolak Pemilu 2024.
"Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin, (25/3/2024).
Selain itu, menurutnya, Puan Maharani tak ada masalah bila Prabowo melakukan silaturahim pertemuan. Apalagi Puan sendiri berstatus sebagai Ketua DPR RI dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.
"Mbak Puan kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI sehingga tugas sebagai Ketua DPR dalam melakukan komunikasi politik, dan Pak Prabowo sekarang juga kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan," ujarnya.
Kendati demikian, Hasto menegaskan terkait urusan Pilpres 2024, PDI Perjuangan sendiri masih menunggu dan menghormati sengketa di Mahkamah Konstitusi.
"Terkait dengan Pilpres kita masih menunggu hasil dari pada Mahkamah Konstitusi, sehingga tak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan," tambah Hasto, dikutip dari ANTARA.
Lebih lanjut, Politisi asal Yogyakarta ini menegaskan, jika Megawati memiliki rekam jejak melawan rezim otoriter hingga pengkhianatan terhadap Konstitusi.
Menurutnya, untuk sementara ke depan PDI Perjuangan akan berfokus pada tema tersebut.
Prabowo dan Megawati tidak memiliki masalah secara personal. Namun bagi Megawati, dengan sejarah panjangnya terutama dalam perlawanan melawan rezim otoriter dan anti-demokrasi, aspek pengkhianatan terhadap konstitusi, demokrasi, dan keadilan rakyat tetap menjadi fokus utama yang harus diperjuangkan oleh PDI Perjuangan.
"Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi, tetapi bagi Ibu Megawati Soekarnoputri dengan rekam jejak yang sangat luas terutama legitimasi beliau bersama PDI di dalam melawan rezim yang otoriter, yang anti demokrasi tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi terhadap demokrasi terhadap keadilan rakyat kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDI Perjuangan," tuturnya. (*)
