FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center Usep Saepul Ahyar merespon hasil survei dari LSI Denny JA yang menyatakan mayoritas masyarakat sebesar 75,8 persen mendukung agar koalisi pemerintahan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki koalisi semi permanen minimal selama 20 tahun yakni 2024-2045.
Menurut Usep koalisi semi permanen dibutuhkan untuk melanjutkan kebijakan strategis pemerintah dalam rangka mendorong dan mewujudkan cetak biru Indonesia menjadi negara maju atau menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Survei itu kan persepsi masyarakat yang saya kira juga didasarkan mungkin pada pemikiran bahwa koalisi semi permanen itu untuk kontinuitas program atau kontinuitas menjalankan hal yang sifat strategis atau untuk hal-hal manajemen strategis sampai 2024, sehingga tidak bongkar pasang,” ujar Usep pada keterangan resminya, Senin (25/3/2024).
Usep menyampaikan kebiasaan pemerintah ketika ganti pucuk pimpinan pemerintah maka akan ganti pula kebijakan yang diambil sehingga pembangunan tidak berjalan secara berkelanjutan.
“Kebiasaan di kita begitu ganti jabatan ganti pejabat kemudian diubah tidak ada kontinuitas pembangunan padahal yang namanya pembangunan itu atau saat membangun peradaban atau infrastruktur saya kira butuh kontinuitas,” ucapnya.
Usep mencontohkan program pemindahan ibu kota IKN itu tidak bisa dikerjakan dalam satu periode yang hanya 5 tahun tetapi harus juga konsisten dikerjakan, meskipun IKN sudah menjadi amanat undang-undang tetapi tetap saja IKN akan berpotensi terhenti jika pemerintah penggantinya tidak memprioritaskan bisa beralasan keterbatasan anggara sehingga lebih mengutamakan kebijakan lain.
