“Tapi jangan lupa ya demokrasi itu atau membangun koalisi semi permanen itu jangan sampai mematikan koalisi sehingga semuanya di satu sisi saja, justru adanya partai-partai itu untuk mengakomodasi berbagai kepentingan di masyarakat atau mengakomodasi kemajemukan di masyarakat baik kemajemukan latar belakang ataupun kemajemukan kepentingan,” paparnya.
“Jangan sampai akhirnya status quo jadi tidak ada check and balances, harus ada koalisi oposisi yang juga tetap mengontrol jalannya pemerintah jalannya eksekutif,” imbuhnya.
Diakui Usep kestabilan pemerintahan Prabowo-Gibran perlu ditopang parlemen yang kuat dengan jumlah kursi koalisi yang lebih besar dari oposisi.
Tetapi bagi pihak oposisi yang kalah jumlah kursi masih dapat berbuat banyak salah satunya dengan menjadi oposisi yang berkualitas untuk mengontrol setiap kebijakan pemerintah.
“Memang Prabowo kalau mau amannya memerintah harus merangkul minimal satu partai lagi yang punya kursi lebih banyak jadi dalam hal ini misalnya Nasdem, tapi lebih dari itu sebenarnya kalau menurut saya oposisinya itu harus lebih bermutu bukan hanya sekedar jumlah tetapi juga kualitas oposisinya atau sebaliknya juga kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh eksekutif itu juga kemudian ukurannya lebih kepada mutu bukan hanya besar itu yang lebih substansi,” jelasnya.
“Memang dalam kontes politik jumlah juga penting akhirnya memang harus dipadukan di antara kedua itu soal kuantitas dan kualitas, saya kira memang substansinya juga harus lebih diperkuat lagi program-programnya mungkin gagasan-gagasan itu juga harus lebih substantif lagi,” tukas Usep. (*)
