FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sengketa hasil pilpres 2024 mulai disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada sidang pemeriksaan pendahuluan ini, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta MK tidak sebatas memeriksa perbedaan hasil perolehan suara.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut, MK seharusnya tidak hanya memeriksa masalah perbedaan perolehan suara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
"Kami memohon MK untuk keluar dari praktik penyelesaian PHPU yang sempit, yang hanya memeriksa perolehan perbedaan suara," kata Todung dalam sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu.
Menurut Todung, Pilpres 2024 bukanlah pemilihan biasa, namun dipenuhi dengan berbagai pelanggaran karena seharusnya dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Ia mengatakan pembuktian dugaan pelanggaran harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pelanggaran yang dilakukan sejak prapencoblosan, pencoblosan, hingga pascapencoblosan. Namun, selama ini MK dalam menangani perkara PHPU hanya menyentuh masalah perbedaan perolehan suara dan tidak melihat keseluruhan integritas pemilu.
Todung juga menyebut bahwa makna Pasal 24C Ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan MK untuk menyelesaikan PHPU dengan melihat semua pelanggaran dan semua tahapan.
Oleh karena itu, lanjut Todung, apabila MK tetap memeriksa persoalan PHPU Pilpres sebatas perolehan dan perbedaan suara maka MK dapat dikatakan telah melanggar pasal tersebut.
