FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia jadi sasaran Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Deddy Sitorus soal Proyek Strategis Nasional atau PSN pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Bumi Serpong Damai (BSD).
Deddy mempertanyakan alasan kedua proyek swasta itu termasuk dalam 14 PSN baru yang disetujui pemerintah.
"Saya agak terkaget-kaget. Setahu saya, mereka developer murni swasta. Mengapa bisa dapat PSN? Ada apa ini?" ucap Deddy saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Investasi Bahlil, Senin, 1 April 2024.
Politikus PDIP itu mempertanyakan apakah PIK dan BSD akan diperintahkan membangun rumah rakyat.
Ia juga mempertanyakan dari investasi keduanya, seberapa besar yang bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan negara.
"Saya kaget kenapa jadi PSN. Benar-benar melukai, kalau menurut saya," ujar Deddy.
Akan tetapi, keterbatasan waktu dalam rapat membuat pertanyaan itu tidak bisa terjawab. Namun, Komisi VI DPR meminta jawaban tertulis dari Bahlil untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam forum tersebut.
Penetapan PIK 2 dan BSD menjadi PSN disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat evaluasi PSN di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024.
Saat itu, Airlangga mengatakan ada 14 PSN baru tahun ini yang disetujui Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan akan dibiayai swasta. Sebanyak 14 PSN baru ini juga termasuk penyesuaian nomenklatur dan perubahan ruang lingkup proyek lama.
Namun, penetapan kedua proyek tersebut menuai pro-kontra lantaran semua pengembangnya merupakan swasta.
