Lalu, saksi Adnin Armas membeber dugaan kecurangan di Mappi, Papua Selatan. Dia mengaku mendapati kasus di TPS 1 dan 2 Mappi terjadi penghapusan suara paslon 01 dan 03. Suara Amin sebanyak 19 suara dinolkan. Demikian halnya 135 suara milik Ganjar-Mahfud.
Mantan Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai langkah hakim MK mengundang empat menteri kabinet Indonesia Maju dalam sidang perkara pemilu patut diapresiasi.
Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa masalah penyaluran bansos penting digali dalam perkara Pemilu 2024.
"Itu menunjukkan masalah bansos yang menjadi sumber masalah dalam pilpres ini hendak ditelusuri oleh Majelis Hakim,” ujar Hamndan, Senin, 1 April.
Ketua Dewan Pakar Tim Nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) itu mengatakan bahwa hakim MK melihat permasalahan Pilpres 2024 bukan hanya pada hasil tapi lebih ke prosesnya.
"Hal ini juga membuktikan bahwa hakim memperhatikan masalah proses jadi tidak kaku pada hasil, tidak leterlek pada angka-angka tapi mengadili masalah prosesnya,” jelasnya.
“Dengan penelusuran lebih jauh itu memberi jalan untuk lebih mendalami kasus ini dan akan kelihatan terang benderang setelah empat menteri tersebut memberi keterangan,” pungkas Hamdan.
Anggota tim pembela Prabowo-Gibran Hotman Paris menilai saksi-saksi yang didatangkan Amin sangat lemah.
Beberapa kasus di TPS hanya menyebut kesalahan puluhan atau maksimal ratusan suara. ’’Bagaikan pungguk
merindukan bulan,’’ kata Hotman.
Terpisah, DPP PDIP berencana menggugat MK dan KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan karpet merah yang diberikan lembaga negara terhadap pencalonan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden.
