FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Masyarakat Sulsel masih menunggu Kereta Api (KA) Makassar-Parepare bisa seutuhnya tersambung. Khususnya KA segmen E Maros-Makassar.
Sampai saat ini realisasi tersebut masih dinantikan, Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel pun belum bisa berbuat banyak, lantaran masih adanya kendala lahan. Molornya KA masuk Makassar perlu menjadi atensi bersama, pemerintah pusat dan daerah memiliki kepentingan masing-masing.
Pengamat Tata Wilayah Perkotaan dan Transportasi UIN Alauddin Makassar, Nursyam, mengatakan peluang perubahan trase menurutnya bisa saja terjadi untuk memecah kebuntuan yang selama ini terjadi antar pemerintah kota dan pusat. Keduanya sama-sama getol mempertahankan desainnya masing-masing.
Apalagi beberapa titik dalam rancangan awal ini memang akan melewati sejumlah kawasan kota baru. Kawasan ini sesuai laporan Wali Kota Makassar, akan merusak tata ruang wilayah. Perda dan Perwali terkait tata ruang wilayah ini bisa jadi harapan pemerintah kota untuk skema layang benar-benar bisa dikabulkan.
"KA ini pasti akan membelah dan melintasi kawasan Summarecon, itu kan kawasan kota baru, kemudian Villa Mutiara dan kawasan pergudangan," ujar Nursyam, kemarin.
Apalagi laporan tim dari Wali Kota Makassar soal ancaman dampak sosial dan geografis tak bisa dikesampingkan juga.
Dia mengatakan, pihaknya sendiri telah diminta untuk mempelajari trase ini oleh Pemerintah Provinsi. Ini untuk menggenjot realisasi yang selama ini jalan di tempat.
"Saya lihat bahwa trase yang diinginkan Pemkot Makassar ini menyangkut mengenai tata ruang, itu sangat berpotensi dilakukan sebuah perubahan," jelasnya.
Kecuali kata dia trase ini diubah dan melintasi pinggiran laut, kemungkinan skema awal dengan sistem at grade akan tetap digunakan.
Kemungkinan lainnya, jika melihat pertimbangan anggaran yang ada, maka bisa saja sebagai win-win solution akan dibuat skema hybrid untuk kawasan-kawasan tertentu. Wilayah yang membelah kota baru akan dibuat elevated dan sisanya dibuat atgrade.
Sementara itu, Pakar Transportasi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Lambang Basri Said menilai KA Makassar ini masih memiliki pekerjan rumah (PR) yang banyak, tak hanya di Makassar saja.
Melihat progres yang berjalan alot di Makassar semestinya kata dia Balai KA lebih konsen ke arah utara hingga Parepare untuk diselesaikan.
Apalagi sampai saat ini Pangkep dan Parepare ini masih belum terhubung dengan baik.
"Fokus ke situ, diaktifkan, dipercepat, didinamisasi. Nah teratasi kalau di situ. Kenapa tidak dilanjut di sana, karena banyak orang yang ikut pergi," jelasnya.
Tak hanya itu, Balai KA juga masih memiliki PR untuk mencari segmen pengguna, semisal para pekerja Makassar yang tinggal di luar Makassar, khususnya yang berada di lintasan-lintasan KA. Namun operasional dari kommuter ini juga harus lebih dahulu dibenahi.
"Boleh asal komuternya jelas (operasionalnya), kan kayak dulu ada Bumi Serpong damai, banyak yang tinggal di Bogor, warga Depok kerjanya di Jakarta, tapi komuter KA yang siap akomodir itu jelas, sehingga ada spot hunian di wilayah Maros di wilayah apa," jelasnya.
Libatkan Kota
Sementara itu, dia melihat alotnya persoalan KA antara Kota Makassar dan Balai Pengelola Kereta Api ini lantaran buruknya komunikasi dan kerja sama yang dijalin.
Dirinya juga meminta untuk setiap pembangunan dan kebijakan ke depannya, pihak Balai dan Pemerintah Provinsi harus melibatkan Kota Makassar.
"Kalau pemprov dan KA ini oke sementara tidak dilibatkan kota untuk pembebasan dan pemanfaatan lahan apalagi masalah sinkronisasi dengan masterplan kota, itu tidak nyambung," jelasnya.
Menurutnya dalam kebijakan pemerintah ada manajemen kolektif yang melibatkan semua pihak. Menurutnya pembangunan yang sustainable itu jika dari sisi kelambagaan, pra rencana, rencana dan manajemen operasional bagus. Dan ini hanya bisa dicapai jika bekerja kolektif.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Zulkifli Nanda mengaku sampai saat ini belum ada komunikasi formal Pemkot Makassar dengan Balai KA mengenai keberlanjutan KA Makassar ini. "Belum ada pembicaraan formal," imbuh Zulkifli.
Sementara itu Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel yang coba dikonfirmasi terkait masalah ini masih belum sesumbar.
"Belum ada mas (tanggapan dari Kepala BPKA Sulsel)," imbuh Humas BPKA Sulsel, Ryan Agastiaguna, kemarin.
Titipan Jokowi
Sementara Presiden Joko Widodo menitipkan tiga proyek prioritas di Sulsel. Masing-masing pembangunan stadion bertaraf internasional, pengembangan Mamminasatapa dan Kereta Api.
Hal ini dibeberkan oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Kata dia, dua proyek itu menjadi titipan prioritas Jokowi untuk Presiden RI yang menjadi penerusnya nanti.
”Saya sudah ketemu langsung sama Pak Presiden beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Lebih lanjut Danny mengatakan, Jokowi sudah berkomitmen dengan itu. Sehingga, pemerintahan selanjutnya diminta untuk melanjutkan pekerjaan ini.
”Di akhir masa jabatan beliau, Pak Presiden menyampaikan akan memulai itu dan akan menjadi agenda titipan prioritas untuk presiden berikutnya,” terangnya.
Wali Kota Makassar yang memasuki periode kedua itu juga menegaskan, dirinya sudah menantang pihak Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel untuk melanjutkan proses pembangunan kereta api sampai ke MNP.
Dengan catatan, konsep elevated yang digunakan. Sebab menurutnya, at grade dianggap sebagai konsep yang kurang tepat untuk diterapkan di Makassar, sebab bisa menjadi pemicu masifnya bencana hidrometeorologi, khususnya banjir.
”Itu juga sudah saya ceritakan (kepada Presiden), kenapa saya tekankan elevated di Kota Makassar padahal rancangan sebelumnya atgrade. Karena risiko banjir di Makassar besar sekali,” kata dia.
Danny juga menegaskan, kondisi di sana lebih berbahaya lagi, karena daerah situ merupakan kawasan pergudangan. Sehingga bisa mengancam logistik dan beras cadangan di sana, termasuk barang-barang ekspor andalan yang banyak ditampung di sana.
”Coba bayangkan, kalau mau seperti di Maros atau Pangkep yang pakai at grade dengan timbunan 7 sampai 12 meter, maka saya tidak bisa bayangkan lagi banjirnya seperti apa,” tuturnya.
Kata Danny, Jokowi memahami apa yang dia sampaikan dan menjanjikan bakal meminta kepada pemerintahan selanjutnya untuk diteruskan. Konsep yang digunakan pun kabarnya akan menggunakan elevated.
”Maka Pak Presiden menyetujui untuk dituntaskan oleh pemerintahan selanjutnya dengan konsep elevated,” terangnya.
Sementara Anggota Badan Anggaran DPR RI, Hamka Baco Kady memastikan oenuntasan proyek rel kereta api Trans Sulawesi, termasuk Makassar, tidak akan dilanjutkan tahun ini. Sebab anggarannya memang sudah tidak ada.
”Kalau tahun ini rasa-rasanya tidak. APBN tidak cukup membiayai itu, apalagi setelah Pemilu, banyak anggaran terpakai. Kalau untuk 2025, itu masuk akal,” terangnya. (*)
