FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Sejumlah figur mulai bermunculan jelang Pilgub Sulsel. Menariknya, nama-nama figur nonpartai mampu memberikan ancaman bagi politisi kondang.
Belakangan ini muncul nama Komjen Pol Muhammad Fadil Imran, Mayjen TNI (Purn) Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras, juga Komjen Pol Syafruddin Kambo.
Mereka semua dianggap punya kapasitas yang cukup mumpuni untuk bertarung di Pilgub Sulsel, baik sebagai 01 maupun 02. Sebab, mereka dianggap punya jaringan yang kuat sampai di kancah nasional.
Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Sukri Tamma, menilai pada prinsipnya, Pilkada itu untuk menarik perhatian masyarakat. Prinsip dasar itu yang membuat kader partai ataupun bukan, sama-sama punya peluang.
Hanya saja, kader partai diuntungkan dengan mesin yang sudah bekerja ke bawah sehingga punya modal dan basis kuat. Terlebih lagi, jika figur kader parpol tersebut punya posisi strategis, baik di legislatif
maupun eksekutif.
”Kalau non partai, mereka harus bekerja ke bawah membentuk jaringan. Tetapi kalau back ground TNI/Polri kan punya jaringan. TNI sampai Koramil dan Polri ada Polsek. Model komunikasinya juga vertikal, tentu ada peluang lewat basis ini. Apalagi figur yang muncul punya jabatan strategis dan dianggap punya kemampuan,” ujarnya kepada FAJAR, Selasa, 16 April.
Lebih lanjut Sukri menilai, meskipun jabatan strategis mereka tidak dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota sampai pusat, tetapi mereka tetap di institusi pemerintahan. Tentu mereka juga punya pengalaman yang bagus.
Kemudian, dua institusi tersebut selalu dianggap punya nilai lebih pada ranah kedisiplinan dan ketegasan. Sehingga, hal identik ini bisa menjadi modal bagus untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat.
Dengan begitu, mereka akan menjadi warna tersendiri, sebba mereka merupakan kandidat alternatif jika parpol sulit menentukan keputusan dari kesepakatan sesama partai.
Sehingga, jika parpol tidak bisa mengusung kadernya, maka mereka tentu akan memilih figur yang mau tunduk dengan partainya.
”Kalau mengusung kader partai lain, tentu akan beda loyalitasnya. Tetapi kalau dari luar partai, tentu loyalitasnya bisa dibicarakan, termasuk mereka yang punya back ground TNI/Polri. Bisa juga mengkombinasikan figur partai dan nonpartai,” tuturnya.
Jika mereka disandingkan, lanjut Sukri, akan memicu stimulasi daya tarik masyarakat. Sebab, perpaduan basis latar belakang yang berbeda akan membuka ruang jangkauan sosial yang lebih luas.
Selain itu, mereka juga akan bergerak di basis masing-masing, kemudian disatukan. Sehingga mereka tidak saling bersinggungan saat bekerja, porsinya jelas, dan kekuatannya akan semakin besar.
”Segmennya tebtu akan menjadi luas. Kemudian bagi masyarakat, ini akan kian bervariasi karena memberikan harapan yang bagus dengan adanya perpaduan figur dalam pemerintahan,” lanjutnya.
Bahkan jika figur dari back ground TNI dan Polri tersebut disatukan, justru akan lebih menarik. Sebab mereka identik memiliki ketegasan dan loyalitas.
”Sejauh ini keduanya dinilai siap mati untuk negara. Tentu akan menjadi jualan yang bagus, menjadi modal baik, bahwa mereka siap mengorbankan segalanya untuk masyarakat,” ungkapnya.
Siap Mengusung
Hadirnya figur-figur tersebut tidak hanya berpotensi mengunci basis mereka. Tetapi sudah menarik perhatian sejumlah partai politik untuk diusung.
Misalnya saja PKS, mereka tidak menutup peluang untuk menyerahkan karpet merah bagi figur nonpartai. Termasuk juga mereka yang punya latar belakang TNI dan Polri.
Ketua DPW PKS Sulsel Muhammad Amri Arsyid menegaskan, figur-figur tersebut sudah mendaftarkan diri dalam penjaringan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Itu bahkan terjadi sebelum Pileg berlangsung.
”Sejak sebelum Pileg itu sudah ada yang daftar. Panglima Ta', dan beberapa figur lainnya juga sudah daftar. Tetapi kami masih masih pendekatan-pendekatan, eksplorasi dulu,” jelasnya.
Dia juga menilai, hadirnya figur dari latar belakang Aparat Penegak Hukum (APH) sangat bagus. Sebab bisa memberikan pilihan yang semakin banyak dan membuat penjaringan kian berkualitas.
”Tentu ini sangat bagus, karena banyak pilihan. Kami juga tidak menutup kemungkinan mengusung mereka yang punya latar belakang TNI/Polri. Kan akan ada fit and proper test, insyaallah dari internal juga ada,” terangnya.
Begitu juga dengan Partai Hanura. Mereka akan mempertimbangkan figur non partai jika memang punya elektabilitas bagus. Terlebih lagi, Ketua DPD mereka, Amsal Sampetondok, juga punya latar belakang TNI.
Dia sendiri mengaku sangat terbuka untuk mengusung figur-figur yang punya latar belakang sama dengan dia, termasuk Polri. Namun pihaknya tetap realistis dengan mempertimbangkan hasil survei.
”Kalau surveinya bagus, kami ke sana (mengusung), termasuk yang back ground aparat. Kalau mereka mau ke Hanura, kami siap. Kalau saya kan belum dulu, masih abu-abu,” terangnya.
Dengan begitu, pihaknya masih akan melihat dan menunggu lebih dulu, seperti apa perkembangan ke depannya.
”Hanura belum menentukan akan ke mana. Apalagi yang lain juga kan belum, jadi kami wait and see dulu lah,” kata dia.
Hal sama juga dilakukan oleh Perindo. Meski mereka mengaku belum ada gambaran terkait figur yang akan diusung, namun mereka tetap terbuka untuk mengusung bakal calon kandidat dari kalangan mantan aparat TNI/Polri.
”Kami akan lakukan kegiatan Perindo mendengar dulu di bulan Juli. Kami akan undang figur-figur potensial. Kan semua WNI yang memenuhi syarat pasti punya kesempatan sama,” jelasnya. (wid/dir)
