FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Meski Mahkamah Konstitusi belum memutuskan sengketa Pilpres 2024, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sudah membeberkan kisi-kisi kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto. Muzani mengatakan menteri yang akan ada di kabinet Prabowo harus memenuhi syarat.
"Saya kira, dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Dia mengungkapkan menteri di kabinet nantinya harus memahami dan menyetujui program yang dikampanyekan ke masyarakat.
"Akan tetapi, sebagai sebuah kekuatan tim, menteri itu pembantu presiden, karena itu sebagai pembantu presiden, syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden," kata dia.
"Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan. Karena menteri adalah pembantu presiden," imbuhnya.
"Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. Maka, sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan," lanjutnya.
Muzani juga membocorkan terkait kriteria menteri koordinator atau menko di kabinet Prabowo nanti.
