FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Said Didu, kembali memberikan komentarnya terkait wacana pemerintah yang ingin memberikan satu hektare lahan untuk investor China di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Dalam pernyataannya, Said Didu tidak menampik bahwa dirinya setuju dengan pendapat Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa yang menyebut wacana tersebut tidak masuk akal.
"Memang sangat tidak masuk akal dalam semua aspek," ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (24/4/2024).
Menurutnya, memberikan satu hektare lahan untuk investor asing, terutama dari China, adalah keputusan yang kontroversial.
Hal ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran, terutama terkait kedaulatan negara dan keberlanjutan lingkungan.
Said Didu merasa perlu mengajukan pertanyaan kritis terkait kebijakan ini, mengingat potensi dampaknya yang besar bagi Indonesia, terutama bagi masyarakat lokal di Kalimantan Tengah.
Sebagai seorang yang memiliki pengalaman dan wawasan yang luas di bidang ekonomi dan kebijakan publik, Said Didu juga menyatakan keprihatinannya terhadap arah kebijakan pemerintah yang mungkin merugikan kepentingan nasional.
Ia berpendapat bahwa kebijakan seperti ini dapat membuka pintu bagi eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh investor asing, yang pada akhirnya dapat mengancam kedaulatan dan kesejahteraan negara.
"Kecuali aspek mau menyerahkan negara ini ke China," tandasnya.
Seperti diketahui, Dwi Andreas Santosa, seorang Guru Besar di Institut Pertanian Bogor (IPB), mempertanyakan wacana penggunaan lahan sebanyak 1 juta hektare di Kalimantan Tengah untuk penerapan adaptasi sawah padi dari China.
