FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kesejahteraan guru menjadi perhatian pemerintah. Saat ini ada 1,6 juta guru akan diberikan tunjangan sertifikasi.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Iwan Syahril, mengungkapkan Indonesia sejatinya mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen.
Namun, untuk catatan, 11 persen dari dana tersebut langsung ditransfer ke pemerintah daerah. Karena, saat ini, sistem tata kelolah pemerintah dan pendidikan itu menganut sistem desentralisasi.
”Bahkan besaran anggaran pendidikan Kemendikbud dan Kemenag lebih besar kemenag karena Kemenag masih terpusat,” jelasnya, kemarin.
Sistem tata kelolah ini pula yang disebutnya membuat rekrutmen guru prosesnya sangat panjang. Mengingat, tergantung oleh pihak pemda. Ketika ada guru pensiun tak langsung diganti dan ujung-ujungnya rekrut honorer.
”Karena berlangsung lama, akhirnya kekurangan guru cukup banyak. Tapi sekarang, sudah 800 ribu telah berhasil lolos seleksi PPPK, target 1 juta guru sedikit lagi terpenuhi,” paparnya.
Selain itu, lanjut dia, rencana pemberian tunjangan sertifikasi guru untuk guru-guru swasta sementara dikaji. Menurutnya, saat ini, ada sekitar 1,6 juta guru belum mendapatkan tunjangan sertifikasi ini. Di mana, 80 persen merupakan guru swasta.
”Untuk guru dalam jabatan sebenarnya kami dalam RUU Sisdiknas sebelumnya mendorong sebuah usulan, supaya 1,6 juta ini bisa segera terakselerasi tunjangan sertifikasi,” ungkapnya.
