Jika Menempel di Kementerian Lain, Pengamat Nilai Program Makan Siang dan Susu Gratis Sulit Terlaksana

  • Bagikan
Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) menyapa wartawan usai menyampakan keterangan pers setelah rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (24/4/2024). KPU resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Wacana pembentukan kementerian baru yang khusus mengurusi makan siang dan susu gratis mencuat. Rencana itu dinilai tepat.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Nurmal Idrus mengatakan pembentukan kementerian baru itu baik. Jika ditilik dari sisi kemanfaatannya.

“Ini sebenarnya lebih baik bagi rakyat indonesia,” kata Nurmal kepada fajar.co.id melalui WhatsApp, Rabu (8/5/2024).

Pembentukan kementerian khusus, menurutnya akan memberi kepastian terlaksananya program tersebut. Mengingat program ini telah digembar-gemborkan saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Karena dengan demikian, ada kepastian bahwa janji kampanye makan siang gratis itu bisa cepat terlaksana,” ucapnya.

Rencana ini menuai pro kontra. Tapi menurut mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar itu, malah sulit mewujudkan program itu jika tidak ada kementerian khusus.

“Justru akan lebih sulit lagi melaksanakan program itu jika kemudian programnya menempel di kementerian lain,” jelasnya.

Rencana pembentukan kementerian khusus itu telah dikonfirmasi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Ia bilang memang ada pembahasan itu.

Kata Wali Kota Solo itu, program makan siang dan susu gratis melibatkan anggaran besar. Distribusinya tidaj mudah, begitu pun dengan logistiknya.

Penggodokan kementerian khusus, disebutnya untuk memastikan terealisasinya program tersebut.

(Arya/Fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan
Exit mobile version