FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Cecep Hidayat, pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia, mengungkapkan tanda-tanda sikap Ganjar Pranowo, Calon Presiden RI, sebagai oposisi telah muncul sejak perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sebenarnya 'kan sinyal-sinyalnya itu sudah muncul ketika di MK, ya, dan ketika dia ditanya, diwawancarai wartawan juga soal masuk kabinet, dia terus menolak," kata Cecep, Selasa (7/5/2024), dikutip dari ANTARA.
Menurutnya, Ganjar menolak untuk masuk kabinet dan menyatakan niatnya menjadi oposisi selama lima tahun ke depan, yang dianggapnya sebagai sesuatu yang positif bagi demokrasi Indonesia.
“Tentu baik untuk demokrasi sebenarnya, bagaimana terdapat kepuasan dalam sistem presidensial ini, ada pihak yang mengawasi dan menyeimbangkan. Jadi bagus, enggak semuanya masuk ke dalam pemerintahan, tetapi ada pihak-pihak yang di luar yang mengawasi jalannya pemerintahan,” beber dia.
Menurut Cecep, kehadiran Ganjar sebagai oposisi akan memberikan keseimbangan yang dibutuhkan dalam sistem presidensial, dengan adanya pihak yang mengawasi dan menyeimbangkan pemerintahan.
Dia percaya bahwa Ganjar, dengan dukungan massa yang dimilikinya, bisa memainkan peran penting dalam mengawasi dan menyeimbangkan jalannya pemerintahan.
"Mungkin Ganjar punya massa yang bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Mengawasi, ya, kalau menyeimbangkan, dia sendiri 'kan bagian dari masyarakat sipil," jelas dia.
Ganjar Pranowo Deklarasikan Oposisi, PDIP Respons Begini
Mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dengan tegas menyatakan bahwa dia akan berada di luar pemerintahan atau oposisi dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Penegasan ini disampaikan Ganjar dalam acara halal bihalal sekaligus pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Senin malam (6/5/2024).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengamini bahwa sikap Ganjar mencerminkan sikap partai politik tersebut.
Menurut Hasto, sikap Ganjar yang memilih untuk berada di luar pemerintahan merupakan sikap kenegarawanan yang baik.
"Ya tentu saja (cerminkan sikap partai), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud di dalam berdedikasi, mengabdi kepada bangsa dan negara," kata Hasto, dikutip dari Jawapos.com.
Hasto menyatakan bahwa masih banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan, seperti masalah pangan, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan geopolitik.
Semua komponen bangsa harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Meskipun tidak berada di pemerintahan, Hasto menegaskan bahwa ruang pengabdian terhadap masyarakat sangat luas.
Berakhirnya pesta demokrasi serentak tahun 2024 tidak akan melunturkan komitmen untuk bersama-sama menjaga kedaulatan rakyat.
"Menjaga Pemilu 2024 menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagiamana kedaulatan yang berada di tangan rakyat tidak boleh dirampas dengan cara apapun," ucapnya.
Sebelumnya,
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Utut Hadianto, menyatakan bahwa keputusan partainya untuk bergabung dalam koalisi atau menjadi oposisi terhadap pemerintah mendatang akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada tanggal 24-26 Mei 2024. (*)
