FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyatakan bahwa penambahan jumlah kementerian sebaiknya dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi kinerja, bukan untuk tujuan lain.
"Secara prinsip penambahan kementerian mesti diniatkan untuk percepat akselerasi kinerja, bukan untuk urusan yang lain," beber Adi Prayitno Rabu pagi, dikutip dari ANTARA.
Menurut Adi Prayitno, penambahan kementerian harus menghasilkan kinerja menteri yang lebih cepat untuk kemajuan bangsa, serta mempercepat realisasi visi dan misi pasangan Prabowo-Gibran.
Dia menekankan bahwa jumlah kementerian yang lebih banyak tidak masalah, asalkan sesuai dengan kebutuhan untuk mempercepat pencapaian visi dan misi.
Namun, jika penambahan kementerian tidak memperlihatkan kinerja yang baik, itu hanya akan menjadi beban bagi negara.
Oleh karena itu, penambahan kementerian harus menghindari kesan bahwa itu hanya untuk politik akomodasi, tetapi harus fokus pada peningkatan kinerja.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, juga berpendapat bahwa penambahan jumlah kementerian adalah hal yang wajar karena Indonesia adalah negara besar yang membutuhkan bantuan dari banyak pihak.
Menurutnya, jumlah kementerian yang lebih banyak dapat memperkuat pemerintahan dan pelayanan publik, mengingat Indonesia memiliki target dan tantangan yang besar.
Habiburokhman tidak menyangkal kabar bahwa Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk hingga 40 kementerian, tetapi dia mengklaim bahwa ide tersebut tidak hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik partai pendukung Prabowo.
