FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Dugaan mega korupsi pada PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendapat atensi dari Komisi VII DPR RI. Kasus dugaan korupsi itu diharapkan diusut setuntas-tuntasnya.
Hal itu disuarakan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Dia menyebut, kasus dugaan korupsi PT. Timah yang merugikan negara hingga Rp 271 triliun adalah kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif.
Ia menjelaskan, indikasi itu terlihat dari banyaknya tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara tersebut. Bahkan, dirinya menduga kalau praktik rasuah itu melibatkan pejabat negara yang berwenang.
"Kejahatan ini jelas terstruktur, sistematis dan massif karena melibatkan jumlah kerugian yang besar. Pelakunya tidak mungkin bisa jalan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan pihak lain yang berwenang," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (16/5).
Politikus PKS itu meminta Kejagung harus terus mengusut semua pihak yang terlibat dan jangan berhenti pada aktor lapangan saja.
Sebab, diduga kasus ini melibatkan orang besar dan orang penting yang punya jabatan penting di pemerintah.
"DPR berharap Kejagung profesional mengusut kasus korupsi IUP Timah. ungkap semua pihak terkait, baik perorangan maupun lembaga. Jangan tebang pilih," ujarnya dilansir dari jawapos.com.
Selain itu, kata dia, pemerintah perlu segera membentuk satgas terpadu pemberantasan penambangan ilegal.
"Jangan bertele-tele. Apalagi draft pembentukan satgas sudah lama disiapkan, tinggal disahkan," ujarnya.
