FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif menerima massa aksi demontrasi Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJPP), di Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu, (22/5/2024).
Salah satu tuntutan di aksi tersebut yakni menolak hasil perekrutan komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan periode 2024-2027.
Syahar menegaskan bahwa hasil seleksi KPID Sulsel di DPRD Sulsel belum final.
“Tahapnya itu dari Rapat Komisi A, rapat pimpinan, terdiri ketua dan wakil ketua lalu diputuskan,” tutur Syahar saat menerima massa aksi.
“Untuk KPID ini, proses seleksi sudah dilakukan di Komisi A, itu sudah disampaikan. Tapi belum menjadi keputusan DPRD Sulsel. Internal DPRD, sendiri masih berproses di BK. Kami tunggu dulu BK. Nanti selesai kami pimpinan DPRD,” ujarnya.
Koordinator Aksi Damai, Muhammad Idris menyatakan, hasil perekrutan itu cukup bermasalah. Salah satunya, tidak diisi dari komisioner yang memiliki latar belakang penyiaran.
Padahal pada periode pertama sejak terbentuknya KPI Sulsel periode 2004-2007 lalu, rekam jejak beberapa komisioner terpilih memiliki latar belakang penyiaran, hingga sangat membantu menjaga marwah lembaga penyiaran yang berfungsi sebagai regulator dalam mengontrol undang undang terkait penyiaran.
Kemudian dalam Mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggota, telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 dengan jelas menjamin bahwa pengaturan sistem penyiaran di Indonesia akan dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel sehingga menjamin independensi KPI Daerah Sulawesi Selatan.
