FAJAR.CO.ID, MAMUJU- Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan tiga arahan utama kepada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) guna mengoptimalkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di provinsi tersebut.
Pertama, Wapres meminta KDEKS Sulbar menyusun program dan target yang terarah dan terukur keberhasilannya serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
"Program yang disusun semestinya juga memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan, stunting, dan mendukung pembangunan inklusif, sehingga manfaatnya terasa nyata dan merata," ujar Wapres dalam sambutannya saat pengukuhan KDEKS Provinsi Sulbar di Kabupaten Mamuju, Rabu (22/5).
Wapres menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan beragam program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, termasuk pengalokasian anggarannya oleh daerah. Untuk itu, ia meminta KDEKS Sulbar segera mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan berbagai program strategis yang diperlukan.
Kedua, Wapres menginstruksikan KDEKS Sulbar untuk mengoptimalkan potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) dan keunggulan daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Sulbar.
"Kaji dan gali potensi unggulan daerah pada keempat fokus pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi perekonomian wilayah," tuturnya, dikutip dari ANTARA.
Empat fokus pengembangan tersebut meliputi industri keuangan, industri halal, dana syariah (zakat dan wakaf), serta usaha dan pengembangan pengusaha syariah.
Wapres juga meminta agar sektor-sektor unggulan rantai nilai halal, termasuk konsep pertanian dan peternakan yang terintegrasi, terus dikembangkan.
Hal ini untuk menjadikan Sulbar sebagai lumbung pangan yang sangat berpotensi menjadi salah satu penopang pangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Dorong upaya hilirisasi sektor-sektor ini dalam kerangka pengembangan industri halal yang juga selaras dengan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," ujar Wapres.
Menurutnya, hilirisasi pangan akan meningkatkan penghasilan para petani dan pekebun sehingga masyarakat kecil akan memperoleh manfaat yang besar.
Ketiga, Wapres meminta KDEKS Sulbar memperkuat infrastruktur ekosistem guna menjaga keberlanjutan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah tersebut.
"Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang, agar keberlanjutan dan kebermanfaatan program terus terjaga," ucapnya.
Termasuk, KDEKS Sulbar juga diminta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan mengembangkan program digitalisasi sebagai penunjang akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
"Masifkan kegiatan edukasi dan diseminasi seperti perhelatan Pekan Ekonomi Syariah ini, dan libatkan lebih banyak kalangan seperti para ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Barat," kata Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melaporkan bahwa Provinsi Sulbar memiliki potensi ekonomi dan keuangan syariah yang besar. Salah satunya didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang dominan di Sulbar, yakni sebesar 80,24 persen atau lebih dari 1,1 juta orang dari total populasi Sulbar.
"Jumlah pondok pesantren yang mencapai 86 pondok pesantren dengan total 12.867 santri, di mana 57 pondok pesantren di antaranya telah memiliki usaha di berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, dan budidaya perikanan," kata Bahtiar.
Selain itu, Bahtiar menjelaskan bahwa potensi SDA Sulbar yang melimpah dan bernilai ekspor juga menjadi salah satu pendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah tersebut.
"Potensi sumber daya melimpah, mulai dari mineral, perkebunan terutama sawit, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan serta ekonomi kreatif dan UMKM yang berorientasi ekspor antara lain kerajinan lokal unik seperti lidi, batok kelapa, kain tenun mandar, dan makanan olahan halal," kata Bahtiar. (*)
