FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Gedung Putih pada Rabu (22/5) menegaskan kembali penolakannya terhadap pengakuan sepihak atas negara Palestina setelah Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengakui negara Palestina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menyatakan bahwa pembentukan negara Palestina harus melalui negosiasi langsung dengan Israel.
"Apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda adalah kami percaya satu-satunya cara untuk mencapai solusi dua negara yang bermanfaat bagi Israel dan Palestina adalah melalui negosiasi langsung antara kedua pihak," katanya kepada wartawan di Gedung Putih.
Tiga negara Eropa tersebut pada Rabu (22/5) menyatakan bahwa mereka akan secara resmi mengakui negara Palestina pada 28 Mei, sebuah langkah yang dianggap sebagai pukulan besar bagi Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah lama menentang negara Palestina, dan menolak pengakuan oleh Irlandia, Norwegia, dan Spanyol sebagai "hadiah bagi terorisme dan tidak akan membawa perdamaian."
Netanyahu menuduh bahwa negara Palestina akan menjadi "negara teroris," dan menegaskan bahwa pemerintahnya "tidak akan menyetujui hal ini" dan "tidak akan menghentikannya untuk mengalahkan Hamas."
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, secara terpisah mengancam akan mengambil "tindakan hukuman yang keras" terhadap Otoritas Palestina (PA) sebagai pembalasan atas pengakuan negara Palestina, termasuk memotong pendapatan pajak pemerintah.
"Pada rapat kabinet terakhir, banyak menteri, termasuk saya, dengan tegas mengajukan tuntutan untuk tindakan hukuman yang keras terhadap Otoritas Palestina atas tindakan sepihaknya terhadap Israel, termasuk upayanya untuk mendapatkan pengakuan sepihak dan dukungannya terhadap kasus hukum terhadap Israel di Den Haag," kata Smotrich.
Pendapatan pajak yang dikenal di Palestina dan Israel sebagai "maqasa" dikumpulkan oleh pemerintah Israel atas nama Otoritas Palestina atas impor dan ekspor Palestina, dan Israel sebagai imbalannya mendapat komisi sebesar 3 persen. Pendapatan ini diperkirakan sekitar 188 juta dolar AS (sekitar Rp3 triliun) setiap bulan dan merupakan sumber pendapatan utama bagi Otoritas Palestina.
Jake Sullivan menambahkan bahwa Amerika Serikat akan terus melakukan upaya diplomasi yang keras untuk mewujudkan visi kawasan yang terintegrasi, Israel yang aman, dan solusi dua negara. "Israel adalah negara yang berdaulat, pada akhirnya mereka harus memutuskan apa yang akan mereka lakukan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai teman adalah mencoba melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan hal tersebut," tambahnya. (*)
