FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat berpidato politik di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V partai tersebut mengingatkan bahwa reformasi lahir untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis.
"Reformasi lahir sebagai koreksi menyeluruh pada waktu itu terhadap watak pemerintahan otoriter untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis," kata Megawati di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat, dikutip dari ANTARA.
Dalam proses tersebut, sambung Megawati, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil harus hadir sebagai suatu ekosistem demokrasi.
Dalam pidato yang disaksikan ribuan peserta rakernas itu, Megawati juga menceritakan kala reformasi memisahkan TNI dan Polri untuk menciptakan lembaga yang lebih profesional. Pemisahan tersebut, ujarnya, dilakukan sebagai kehendak rakyat.
"Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden Kelima RI, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi," katanya.
Lebih lanjut, dia mengkhawatirkan TNI dan Polri kembali dibawa ke ranah politik praktis, seperti dalam kontestasi pemilu. Megawati mengaku sedih atas hal itu.
"Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama loh, bertanggung jawab, berhasil, loh. Loh kok sekarang pemilunya langsung, tapi kok jadi abu-abu, gitu? Sudah direkayasa," ujarnya.
