FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, memberikan reaksi terkait tuduhan PDIP yang menganggap Presiden Jokowi sebagai perusak Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Dedy, kemarahan PDIP terhadap Jokowi tampaknya masih membara.
"Sepertinya mereka masih marah sama Jokowi," ujar Deddy dalam keterangannya di aplikasi X @DedyNurPalakka (25/6/2024).
Dedy menjelaskan bahwa MK dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak menemukan adanya intervensi dari Presiden Jokowi dalam urusan apapun yang dituduhkan kepadanya.
"Padahal MK dan MKMK tidak menemukan ada intervensi dari Presiden Jokowi," cetusnya.
Lebih lanjut, Dedy berpendapat bahwa penolakan terhadap "hattrick" kepemimpinan dalam wilayah eksekutif kemungkinan berasal dari Jokowi sendiri.
Ia menduga, kemungkinan Jokowi menginginkan pergantian kekuasaan ke partai lain.
"Biar ada semacam pergantian kekuasaan ke partai lain," ucapnya.
Dedy mengingatkan bahwa Jokowi pernah secara terbuka menyatakan bahwa selanjutnya adalah jatahnya Prabowo, dan hal itu terbukti.
"Makanya pernah ada pernyataan secara terbuka dari Presiden Jokowi bahwa, selanjutnya adalah jatahnya pak Prabowo dan itu kejadian," sebutnya.
Menurut Dedy, kemarahan PDIP terhadap Jokowi hingga saat ini bisa dipahami dari konteks ini.
"Lalu mereka marah sama Jokowi sampai saat ini," tukasnya.
Dedy menegaskan bahwa tidak ada yang rusak di MK. Terlebih jika pihak yang disebut merusak MK itu adalah Presiden Jokowi.
"Menurut saya tidak ada yang rusak, ini soal tidak tahan saja menerima kenyataan kalau kalah dalam strategi politik Pilpres, lalu semua salah Jokowi," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik tajam terkait proses Pemilu 2024 yang dianggapnya memiliki banyak celah.
Megawati memberikan penekanan khusus pada keberadaan MK yang dinilai tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.
Dalam pidatonya di Rakernas V PDIP yang berlangsung di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (24/5/2024), Megawati mengungkapkan keprihatinannya terhadap MK.
Ia mengusulkan agar gedung MK ditempatkan di sekitar Istana Negara, mengingat peran penting lembaga tersebut dalam menjaga marwah konstitusi.
Megawati kemudian mempertanyakan di hadapan para kader siapa yang harus disalahkan atas kondisi MK saat ini. Menjawab pertanyaan tersebut, para kader serentak menyebut nama Presiden Jokowi.
(Muhsin/fajar)
