"Saya akan jadikan tuntutan Muhammadiyah ini sebagai dasar untuk menyampaikan koreksi atas aturan ini. Karena kejadian kayak gini seringkali terjadi, hanya saja baru kali ini ramai dibicarakan," katanya.
Meski begitu, Danny mengatakan, kejadian ini merupakan momentum terutama bagi seluruh ormas Islam agar menyuarakan koreksi atas aturan perizinan melalui OSS. Ia juga mendorong agar Muhammadiyah bersama ormas Islam yang lain ikut mendorong agar kewenangan perizinan dikembalikan ke pemerintah kota.
"Beginilah kalau OSS. Ya tiba-tiba nanti kalau ada masalah Pemkot yang dapat," ucapnya.
" Kita berharap otoritas itu dikembalikan lagi ke Pemkot Makassar. Karena, pemerintah kotalah yang sebenarnya paling tahu tata ruang dan lokasinya sendiri," imbuh Danny.
Danny juga bersedia menjadi mediator dan membantu membicarakan ini dengan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan agar polemik ini dapat segera teratasi.
"Insya Allah saya akan sampaikan tuntutan Muhammadiyah ini dalam pertemuan dengan Pak Gubernur besok," tutupnya. (Arya/fajar)
