"Yang mesti dikanal di sini adalah jika terkait izin usaha tertentu yang berdampak sosial luas, mesti ada inisiatif melibatkan publik di awal proses perizinan," kata Andi januar.
Sehingga disetujui atau tidak, setidaknya publik sudah ketahui akan beroperasinya diskotek tersebut meskipun itu berproses di pusat.
"Jangan sampai muncul image Sulsel tida ramah terhadap investasi. Padahal untuk jenis usaha tertentu saja," bebernya. Karenanya, dilematis memang posisi pemerintah saat ini.
Karena di sisi lain pelaku usaha telah memenuhi semua syarat untuk mendapatkan izin, terlepas bagaimanpun caranya. Apalagi dengan cara on line (OSS) seperti saat ini.
"Tetapi publik juga tidak hilang haknya untuk menyampaikan aduan jika sebuah kegiatan usaha dinilai memberi efek negatif ke lingkungan sekitar," kata politikus Partai Demokrat ini. (nur/fajar)
