FAJAR.CO.ID, SWISS -- Pemerintah Israel tampaknya cukup geram dengan kebijakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang memasukkan militer Israel ke dalam daftar hitam entitas pelanggar hak anak di zona konflik.
Sebagai bentuk perlawanan Israel terhadap PBB, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan pada Jumat (7/6) mengusulkan kepada pemerintahnya agar UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, dinyatakan sebagai organisasi teroris.
Laporan media publik Israel KAN, usul tersebut dilontarkan Erdan sebagai tanggapan terhadap PBB yang memasukkan Israel ke dalam daftar hitam entitas yang melanggar hak anak di zona konflik.
KAN melaporkan bahwa Israel sedang meninjau langkah-langkah tambahan untuk merespons keputusan PBB itu, termasuk memutuskan hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Erdan menyarankan agar pemerintah menolak visa bagi para pejabat PBB dan badan-badan PBB, serta mencegah mereka bekerja di Tepi Barat.
Dia juga pernah mengatakan bahwa Guterres telah memasukkan tentara Israel ke dalam daftar pelanggar hak anak, yang dikenal sebagai "Daftar Aib".
Israel terus melanjutkan serangan brutal di Jalur Gaza sejak kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyerang Israel pada 7 Oktober, meski ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.
Lebih dari 36.700 warga Palestina di Gaza telah terbunuh, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Serangan Israel juga melukai lebih dari 83.500 warga lainnya.
Selama diserang habis-habisan oleh Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur. Blokade Israel atas pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan juga melumpuhkan kehidupan di wilayah kantong Palestina itu.
