FAJAR.CO.ID -- Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Antony Blinken di Amman, Jordania, usai keduanya menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) yang membahas krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Prabowo dan Blinken mendiskusikan strategi untuk mewujudkan gencatan senjata yang abadi di Gaza.
"Menhan Prabowo dalam kesempatan itu menyatakan Indonesia menyambut baik diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2735 yang diusulkan Presiden AS Joe Biden dengan proposal tiga fase untuk gencatan senjata permanen di Gaza," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menceritakan isi pertemuan Prabowo-Blinken di Amman, Selasa (11/6), dikutip dari ANTARA.
Menhan Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara yang saat ini mengupayakan mediasi antara Palestina dan Israel, termasuk AS, Mesir, dan Qatar.
"Indonesia siap bekerja sama dengan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk memastikan perundingan tetap berjalan serta mewujudkan gencatan senjata permanen, perdamaian yang adil dan abadi di Palestina. Gencatan senjata yang segera, penuh, dan menyeluruh sangat penting untuk menghidupkan kembali proses perdamaian," tutur Prabowo kepada Blinken.
Atas sikap Indonesia yang disampaikan oleh Prabowo, Blinken menyampaikan terima kasih dan menegaskan komitmen AS untuk segera menerapkan Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Indonesia.
"Terima kasih kepada Menteri Pertahanan, terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap usulan untuk segera gencatan senjata di Gaza dan segera membebaskan semua sandera," kata Blinken kepada Prabowo.
KTT terkait Gaza di Amman, Jordania, diselenggarakan oleh Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sissi, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Forum tersebut juga dihadiri oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, serta pejabat tinggi dari negara-negara seperti Lebanon, Jepang, Rwanda, Mozambik, Siprus, Jerman, Inggris, dan Uni Eropa. (*)
