Legislator Dapil Sulawesi Tenggara ini berharap ada koordinasi yang baik antar lembaga dan instansi daerah untuk menyikapi permasalahan tersebut.
”Tinggal bagaimana BKN dan Kementerian PAN RB itu menyurat ke para Bupati, Wali Kota, dan Gubernur seluruh Indonesia tentang hal-hal ini sehingga mereka usulkan kembali dalam APBD mereka,” pungkasnya. (Pram/fajar)
