FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Penarikan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi isu serius dalam dunia perbankan belakangan ini. Sejumlah isu mengiringi penarikan dana organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.
Pengurus Pusat Muhammadiyah disebut mengusulkan kadernya masuk di jajaran komisaris bank plat merah itu adalah Abdul Mu'ti.
Namun usulan tersebut tidak diakomodasi saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Benarkah demikian?
Analis Keuangan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Marzuki DEA memberi pandangannya. Menurutnya, ada alasan lain Muhammadiyah menarik dananya dari BSI selain karena isu tersebut.
“Kalau tanggapan publik bahwa karena ada komisaris yang tidak diakomodir oleh RUPS saya rasa relatif kebenarannya, karena itu bersifat politis,” kata Marzuki kepada fajar.co.id, Kamis (13/6/2024).
Sebagai organisasi masyarakat yang besar, beber Guru Besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Muhammadiyah diakui memiliki pemahaman yang kuat mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
“Saya kira Muhammadiyah paham, bahwa hal seperti itu merupakan keputusan bersama para peserta RUPS, jadi tidak bisa dicampuri, karena bisa justru salah Muhammadiyah kalo paksakan maunya,” bebernya.
“Jadi mungkin memang murni bersifat bisnis saja. Karena prinsip bisnisnya adalah simpanan tidak terkonsentrasi, ada pemerataan penempatan, berkeadilan, dan terutama dimaksudkan memajukan usaha umat khususnya yang bergerak di sektor UMKM,” tambah dia.
Keputusan Bisnis Muhammadiyah Dinilai Distribusi Dana dan Dukungan pada UMKM
Prof. Marzuki menilai bahwa keputusan yang diambil oleh Muhammadiyah dalam konteks bisnis merupakan langkah yang baik. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar dari keputusan tersebut.
