"Kami sangat berharap pemda satu visi misi dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer. Kemendikbudristek tidak bisa berjalan sendiri dan butuh dukungan berbagai instansi terkait terutama pemda," tegas Dirjen Nunuk Suryani dilansir dari jpnn.
Di sisi lain, belum adanya pengumuman resmi pemerintah terkait pembukaan pendaftaran PPPK 2024 berimbas pada munculnya informasi yang meresahkan honorer berseliweran. Teranyar ada informasi bahwa peserta prioritas satu (P1) tidak lagi menjadi prioritas pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
P1 ini merupakan guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi PPPK 2021 dan belum mendapatkan formasi. P1 makin resah lantaran ada kabar mereka akan digeser oleh guru honorer atau non-ASN yang masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Makin lama pendaftaran PPPK 2024 dibuka, isunya kian santer saja. P1 swasta pada ketakutan semua," kata Dewan Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih.
Heti juga berharap PermenPAN-RB tentang Pengadaan PPPK 2024 tetap memprioritaskan P1 termasuk guru swasta. Sebab, P1 tersisa paling banyak dari guru swasta. "Mudah-mudahan afirmasi sesuai kategori tidak hanya menguntungkan guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik. Sebab, masih banyak yang tidak memiliki serdik," pungkas Heti. (fajar)
