FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu tengah menyoroti Program Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK). Said Didu menyebutkan program tersebut merugikan masyarakat.
"Sawah-sawah perumahan rakyat sudah terusir karena dengan dijadikannya proyek strategis nasional maka yang faktanya adalah pemiliknya adalah pengembang Pantai Indah Kapuk,"katanya dikutip di akun Tiktok @spardaxyz, Minggu (16/6)2024).
Juru bicara Timnas Amin itu mengungkapkan jika proyek tersebut hanya menguntungkan pejabat dan membuat rakyat menderita. Mereka dipaksa menjual tanahnya dengan harga murah.
"Mereka bisa mengusir rakyat dalam tanda kutip sesuai keinginan mereka karena dengan PSN maka rakyat tidak berhak lagi mempertahankan haknya dan mereka harus rela melepaskan tanahnya dengan harga yang sudah ditetapkan tidak ada tawar menawar," jelasnya.
"Apabila anda menolak, maka anda disuruh ke pengadilan, tanahnya tetap diambil dan berperkara di pengadilan," tambanya.
Said Didu yang berkunjung ke lokasi menggambarkan situasi terkini. Tampak tempat tersebut sudah dipasangi patok, tanda lokasi pembangunan.
"Rakyat mengalami semua, lihat nelayan-nelayan yang sudah tidak bisa menangkap ikan dengan baik. bambunya tidak lagi dipasang karena pas laut pinggir laut sudah dipatok oleh pengembang," ujarnya.
Salah satu yang menjadi korban adalah sawah milik Said Didu. Menurutnya, rakyat yang punya tanah dipaksa untuk meninggalkan lokasi tersebut. Pemerintah dinilai hanya memikirkan pemilik modal.
